Fhe Naiboas/ Mutiar Sonbay
INDOTIMEX.COM – Terlihat puluhan warga Kecamatan Polen dan Oenino melakukan audiensi dengan Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Edison Sipa, di aula Mutis Kantor Bupati pada Kamis, 16 Mei 2024.
Audiensi tersebut dikarenakan masyarakat melakukan aksi penutupan akses jalan ke Bendungan Temef, diakibatkan lumpuhnya seluruh aktivitas pekerjaan di bendungan tersebut.
Aksi warga ini dipicu oleh masalah ganti rugi lahan yang belum terselesaikan meskipun progres fisik bendungan sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Dalam aksi tersebut, perwakilan masyarakat mengatakan pemerintah telah memgingkari janji manisnya terkait kompensasi lahan.
Dari 245 bidang lahan yang dijanjikan akan diganti rugi pada tahap V, 174 di antaranya diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, sehingga warga hanya mendapatkan kompensasi atas tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut, sementara lahannya sendiri tidak diganti rugi.
Pada awal Sosialisasi dikatakan bahwa Pemerintah akan ganti rugi semua lahan warga, sekarang pemerintah klaim 174 bidang sebagai tanah kehutanan. Masyarakat hanya dikasih ganti rugi atas tanaman yang tumbuh di atas lahan tersebut.
Dikatakan masyarakat bahwa, yang benar saja pemerintah ini? Saya minta pemerintah (kehutanan dan pertanahan) harus bisa membuktikan secara administrasi jika lahan tersebut memang kawasan hutan. Jika tidak bisa membuktikan secara administrasi, pemerintah wajib ganti rugi lahan itu kepada masyarakat.
Tuntutan berikutnya dari masyarakat adalah pemerintah harus turun langsung ke bendungan Temef untuk meninjau kembali batas tanah masyarakat dan kawasan hutan.
Dikesempatan berikutnya PJ. Bupati TTS, Edison Sipa mengatakan proses ganti rugi lahan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, kami berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke Balai Wilayah Sungai untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tambahnya bahwa, pada Selasa, 21 Mei mendatang, ia bersama Forkopimda dan stakeholder terkait akan turun ke bendungan Temef untuk melihat kembali batas-batas tanah masyarakat dengan kawasan hutan.
“Selasa depan kita turun ke Temef untuk bertemu orang tua semua di Temef. Tetapi nanti kalau bisa masyarakat membuka kembali akses jalan biar pekerjaan tidak terganggu. Ini program prioritas pemerintah pusat dan pemanfaatannya kita masyarakat di daerah yang rasa. tutupnya.
