Laporan Reporter: Aris Halilintar
Maumere, indotimex.com
Sebanyak 11 unit rumah layak huni di Desa NenBura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT), mangkrak dan terurus.
Program yang bersumber dari Dana Pokok Pikiran Rakyat (Pokir),Tahun Anggaran 2022 dari salah satu Anggota DPRD Sikka Bernadus Kardiman Dari fraksi Perindo tersebut terlihat ditelantarkan.
Warga penerima program hanya pasrah dan berharap ada kebijakan dari Pemerintah Desa setempat untuk bisa melanjutkan pembangunan tersebut.”
Proses pengerjaan Bantuan rumah layak huni mulai berlangsung dari 12 Agustus 2022.
Ironisnya, hingga memasuki tahun 2024, realisasi fisik pembangunan ke sebelas unit rumah tersebut baru mencapai 30 persen.
Dalam berjalannya waktu Pekerjaan tidak mengalami kemajuan hingga sampai pemutusan kontrak akibat dari kualitas material yang di anggap buruk dan lambatnya pendropingan material dari kontraktor CV. JR Permai selaku supllier.
Dari penerima Pemanfaat atas nama Nikodemus warga masyarakat Dusun Hepang, Desa NenBura, kecamatan Doreng, saat di wawancarai dirinya menuturkan bahwa pembangunan rumah layak huni yang menyebar di empat dusun ini,kemungkinan pasti kerja sama antara pihak kontraktor, Dinas perumahan, PPK juga pemberi Pokir.”
“Bahwasanya, selama ada kendala dilapangan dan juga keluhan dari keluarga pemanfaat dari Dinas perumahan, PPK tidak pernah merespon aktif terkait keluhan yang dideritakan pemenfaat.
Apalagi pemberi pokir bersifat malas tau, tidak pernah menggubris soal keluhan terkait mandeknya kegiatan ini.
Lanjut Nikodemus saya menilai bahwa pemberi pokir sepertinya tidak mampu mengatasi maslahah Ini dan fungsi kontrolnya tidak berjalan maksimal alias.” lemah.”
Menurut Nikodemus, seperti halnya para anggota dewan harusnya lebih fokus kepada pengawasan sesuai dengan fungsinya, dan suarakan ketika pelaksanaan program ada yang mandeg jangan diam membisu.”
“Saya berharap anggota dewan lebih fokus dipengawasan program yang belum selesai. Salah satunya pembangunan rumah layak huni di Desa NenBura kecamatan Doreng ini. Kenapa dewan selama ini seakan mereka tidak bisa berbicara keras dalam pengawasan ini, ada apa?,” tegas.” Nikodemus Rabu,(31/01/2024).
Hingga berita ini di turunkan kedua pejabat yakni Kadis perumahan dan PKK belum terkonfirmasi.
