Maumere, indotimex.com– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC kabupaten Sikka kembali turun ke jalan, dengan sejumlah personil anggota dan satu unitmobil komando, guna mempertanyakan sejumlah paket proyek yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah malalui Dinas PKO Kabupaten Sikka.
Aksi tersebut dilakukan pada Senin, 16 Oktober 2023 sikira pukul 11:30 WITA, dengan berjalan kaki atau long march dari sekretariat meunuju Kantor Dinas PKO Kabapeten Sikka, terlihat para aktivis GMNI itu dilengakapi atribut, seperti Bendera, Tanda Pengenal Yang terikat di Kepala dan Tangan, Pengeras Suara dan satu unit mobil komando.
Dalam orasi yang digaungkan sepanjang perjalanan itu, terdengar banyak kritikan keras terhadap sejumlah paket proyek di kabupaten sikka, dan sesuai dengan data hasil advokasi dilapangan, menurut mereka banyak temuan yang dinilai janggal dan terancam mandek.
Sesuai pantauan media, para aktivis GMNI ini sempat gelar Upacara Bendera Setengah Tiang, di depan Kantor Dinas PKO kabupaten Sikka sebagai bentuk rasa kekecewaan mereka terhadap kebijakan Pemda dalam mengelola Proyek – Proyek pembangunan yang bersumber dari dana Pinjaman Daerah melalui dinas PKO Sikka.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Kabupaten Sikka Yohanes Maru kepada awak media menyapaikan bahwa “sesuai dengan data yang berhasil dihimpun tim akvokasi dilapangan pertanggal 04 oktober 2023 lalu, kita menemukan bahwasannya dalam pelaksanaan program pembangunan sarana dan pra sarana fasilitas pendidikan yang berorientasi di tingkat TKK, Paud, dan SD menuai banyak persoalan” unkapnya.
Yohanes pun mengatakan bahwa sesuai data yang diperoleh saat ini, dari 99 paket masih ada yang di bawah 50%, kemudian dari 99 paket itu ada 12 paket yang masih nol%. Jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Yohanes di minggu kemarin kita melakukan penelitian atau advokasi langsung ke 12 titik yang proses pengerjaanya masih nol% Lanjutnya.
Dengan demikian ia menilai bahwa proses pekerjaan sarana pra sarana fasilitasi pendidikan ini jelas ada unsur nepotisme didalamnya. Kata yohanes.
“Dari data – data yang kita peroleh bahwasannya memang banyak persoalan yang terjadi, dan dari 12 paket yang tadinya masih nol% itu, ada satu yang kita duga jelas ada indikasi KKN sebab di dalam RAB, seharusnya 4 ruangan namum sesuai kondisi fisik lapangan cuma 3 ruangan, itu terjadi di SD Wologahar”Jelas Yohanes.
Sejalan dengan itu, Ketua GMNI inipun menyesalkan resposn dari Dinas PKO Sikka yang dimana mereka sama sekali tidak memiliki data apapun terkait proyek pembagunan sarana pra sarana fasilitas pendidikan dimaksud.
“Ya kami sangat kecewa dengan instansi dinas PKO dimana mereka sama sekali tidak memilik data, itu jawaban dari Sekretaris Dinas PKO tadi saat bertemu dengan kami, karena katanya kepala dinas tidak ada, sekertaris dinas juga bilang kalau semua data itu ada tapi kepala dinas yang keluarkan, dan sementara karena kadis masih di jakarta, jadi sifatnya mereka hanya bisa mendengar dan menerima apa yang sudah kami sampaikan” Sambung Yohanes.
Diakhir kata yohenes, “kami sudah membuat kesepakatan bersama pihak dinas, bahwa hari kamis Kepala Dinas PKO hadir dari Jakarta, baru kita akan melakukan audiens lagi untuk menguji data yang kita punya dilapangan, dengan data yang mereka mikiki, tetapi kami yakin bahwa dari penyampaian sekretatis dinas tadi mereka belum memiliki data terudate, terkait pembagunan – pembagunan ini” tutupnya.
