Mr. Jho Aban/Mutiara Sonbay
INDOTIMEX.COM – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Kefamenanu secara kelembagaan resmi mendukung masyarakat adat Mutis dan menolak penurunan status cagar alam Mutis menjadi taman nasional.
Ketua GMNI Cabang Kefamenanu, Yakobus Apri Amfotis saat dijumpai awak media di pintu masuk keluar Mutis, pihaknya mendukung sikap dari masyarakat adat yang lantang menolak penurunan cagar alam Mutis menjadi Taman Nasional.
“Secara kelembagaan, kami dari GMNI Cabang Kefamenanu turut mendukung sikap dari masyarakat adat yg lantang menolak penurunan status cagar alam Mutis menjadi taman Nasional.” ujarnya.
Menurutnya, ada hal-hal penting yang sangat dilupakan oleh Negara, hingga penetapan status penurunan cagar alam Mutis menjadi taman nasional juga tanpa melibatkan masyarakat adat setempat.
“Bahwa, ada hal-hal lain yang dilupakan oleh Negara, bahkan sampai tingkat penetapan status ini pun tidak melibatkan masyarakat adat. Ini yang kita sayangkan sikap dari keberpihakan negara terhadap hak dari masyarakat adat disekitaran Mutis ini.” Pungkas Apri.
Secara kelembagaan lanjutnya, pihaknya sangat mendukung dan siap tindakan-tindakan lain, jika suara masyarakat adat dihiraukan oleh Pemda dan DPRD TTU. Ia juga mengatakan akan menunjukan mosi tidak percaya terhadap Pemda dan DPRD TTU.
“Secara GMNI juga kita akan tentunya kita mendukung dan kita akan melakukan tindakan-tindakan lain, jika penolakan masyarakat ini masih dianggap sepele bagi bagi pemerintah, maka kita pastikan akan melakukan aksi demonstrasi dengan cara menduduki gedung DPRD TTU, Pemda dalam hal ini Plt TTU, bahwa, kami menunjukan mosi tidak percaya lagi dengan pemerintah di TTU ini.
Karena Pemda TTU sudah tidak lagi berpihak pada masyarakat adat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Plt Kabupaten TTU, bahwa ia menyetujui dan mengorbankan masyarakat adat.” Jelasnya.
Dikatakan Apri, Anggota DPRD TTU perlu sadar dan mengeluarkan pernyataan sikap penolakan penurunan cagar alam Mutis menjadi taman nasional, seperti DPRD yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
“DPRD harus sadar bahwa mereka adalah putra dan putri terbaik di daerah ini, seharusnya mereka sadar bahwa, di TTS sudah adakan penolakan mewakili lembaga negara yaitu melalui DPRD TTS, bahwa, mereka nyatakan sikap menolak penurunan status cagar alam Mutis menjadi taman nasional.
Nan ini yang disayangkan kenapa di TTU sampai hari ini Pemda dan DPRD TTU masih mendiami hal ini. Ini kita mencurigai bahwa, jangan sampai ini ada campur tangan antara Pemda dan DPRD untuk menyetujui cagar alam Mutis ini berubah menjadi taman nasional. Karena mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu, yang diselipkan oleh Pemda dan mengorbankan masyarakat TTU.” Kata Apri pada awak media Rabu, (30/10/2024).
