indotimex.com Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi polemik terkait keaslian ijazah mantan presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025), Prabowo mengungkapkan keheranannya mengenai isu tersebut.
Ia mempertanyakan, “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya?”
Prabowo menilai bahwa Jokowi telah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun dan banyak berhasil dalam berbagai kebijakan.
Namun, ia mengaku heran mengapa isu keaslian ijazah Jokowi masih menjadi perdebatan.
Selain itu, Prabowo juga menanggapi tuduhan bahwa dirinya merupakan presiden boneka Jokowi.
Ia menegaskan bahwa dirinya bukan boneka Jokowi, melainkan seorang mitra dalam pemerintahan.
Prabowo menambahkan bahwa ia sering berkonsultasi dengan Jokowi dalam menangani berbagai masalah bangsa, namun ia tetap menjaga independensinya.
“Saya bukan boneka, saya hanya konsultasi,” tegas Prabowo.
Presiden juga menyebutkan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan berharap polemik seperti ini tidak mengganggu tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada isu-isu yang lebih penting dan menghindari gangguan yang bisa merusak kestabilan pemerintahan.
Prabowo juga menyatakan bahwa demokrasi dan hukum harus dijaga dengan baik dan jangan sampai ada yang terjebak dalam polemik yang tidak produktif.
Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi memang telah mencuat sejak 2019 dan terus menjadi sorotan publik.
Meskipun demikian, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan sah.
UGM juga siap membuka dokumen terkait jika diperlukan dalam proses hukum yang lebih lanjut.
Polemik ini kembali mengemuka di tengah meningkatnya suhu politik nasional.
Sementara itu, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengingatkan bahwa meskipun terbukti ada masalah dengan ijazah, status Jokowi sebagai presiden tetap sah menurut hukum.
Mahfud menegaskan bahwa membatalkan kebijakan negara karena isu ijazah akan menimbulkan ketidakstabilan hukum dan politik yang lebih besar.
Editor: Rudy Hartono
